DBH CHT, Digunakan Apa Saja, Berikut Penjelasan Bagian Ekonomi Setda Sumedang

Hj. Mulyani Toyibah, S.E., M.E., Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Setda Kabupaten Sumedang

JNC Sumedang – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum dan juga membantu bidang kesehatan.

Demikian disampaikan Hj. Mulyani Toyibah, S.E., M.E, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, kepada JNC Sumedang, Rabu 20 Juli 2022.

“Sesuai dengan PMK Nomor 215 tahun 2021, DBH CHT dapat digunakan 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk bidang penegakan hukum, dan 40 persen untuk bidang kesehatan,” katanya.

Masing-masing bagian tersebut terbagi lagi.

Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang mendapatkan porsi 50 persen, dibagi 20 persen untuk program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri dan pembinaan lingkungan.

Baca Juga  Kabupaten Sumedang menjadi lokus Latihan Perwira Siswa Pembekalan Calon Dandim Tipe B TNI AD TA 2022

Sedangkan 30 persen nya, untuk program pembinaan lingkungan sosial pada pemberian bantuan langsung tunai, maupun bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau.

Lebih lanjut, Mulyani yang didampingi Denny Koeswaya,S. Hut, Kasubbagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pertanian, menyampaikan bahwa untuk peningkatan kualitas bahan baku yang mendukung kesejahteraan masyarakat, dibagi lagi menjadi kegiatan pelatihan, penanganan panen dan pasca panen, inovasi dan dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.

“Setiap bidang itu jenis kegiatannya sudah spesifik, sesuai dengan peruntukannya. Kami melalui koordinator, yang melakukan distribusi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sumedang,” ungkapnya.

Denny Juga menyebut bahwa penerima OPD penerima manfaat di Sumedang setidaknya ada 8, yakni:

Baca Juga  Turunkan Angka Stunting, Pemkab Sumedang Gelar Rembuk Stunting
  1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,
  2. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
  3. Dinas Kesehatan,
  4. Dinas Sosial,
  5. Dinas Komunikasi, Informatikan Persandian dan Statistik,
  6. Satuan Polisi Pamong Praja,
  7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan
  8. Bagian Perekonomian dan SDA pada Setda Sumedang.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *