Ini Syarat Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029
Ilustasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029

JNC Sumedang – Pilkada Serentak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029 akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan dan Keputusan DPR RI Komisi II dengan penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada 3 Juni 2021.

Pilkada Serentak Pemilihan Kepala Daerah tersebut termasuk di Kabupaten Sumedang. Lalu bagaimana aturan dalam Pilkada tersebut, siapa yang bisa mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diperbarui dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, ada 2 golongan yang bisa mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029.

Pertama, adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2019 yang di usung oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik.

Kedua adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029 yang diusung oleh Bukan Partai Politik atau pasangan perseorangan.

Persyaratan Calon dari Partai Politik

Bagi Pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik, adalah mereka yang dapat mengumpulkan dukungan minimal 20 persen dari Kursi yang dimiliki partai yang bersangkutan atau gabungan Partai, hasill Pileg yang dilakukan 2022 yang akan dilakukan pemilihannya pada 14 Februari 2022.

Jumlah Anggota DPRD Sumedang sebanyak 50 kursi artinya untuk 20 persen dibutuhkan sebanyak 10 Kursi, sebagai syarat mengajukan Calon dari unsur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Jika saja peroleh Kursi pada tahun 2024, adalah sebagaimana komposisi hasil Pileg 2019, adalah sebagai berikut:

Baca Juga  Beda: Hari Jadi Sumedang dan Hari jadi Kabupaten Sumedang, Kenapa?
  1. PDIP sebanyak 11 Kursi atau 22 Persen
  2. Gerindra sebanyak 7 Kursi atau 14 Persen
  3. Golkar sebanyak 7 Kursi atau 14 Persen
  4. PPP sebanyak 7 Kursi atau 14 Persen
  5. PKS sebanyak 6 Kursi atau 12 Persen
  6. PKB sebanyak 6 Kursi atau 12 Persen
  7. PAN sebanyak 4 Kursi atau 8 Persen
  8. PD sebanyak 2 Kursi atau 4 Persen

Maka melihat jumlah peroleh kursi tersebut, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bisa mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029 tanpa harus bergabung dengan Partai Politik lainnya.

PDIP Perjuangan, bisa saja mencalonkan pasangan dari kalangan internal atau dari luar Partai. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mencalonkan kader PDIP yang saat ini bukan orang Kabupaten Sumedang, seperti kasus Bupati Don Murdono yang dicalonkan PDIP menjadi Bupati Sumedang walaupun bukan warga Sumedang.

PDI Perjuangan juga sangat memungkinkan untuk menerima Partai lain yang mau bersama-sama dengan PDIP mencalonkan Pasangan atau sekedar turut meramaikan.

Sementara itu untuk Partai Politik lain seperti Gerindra, Golkar, PPP, PKS, PKB, PAN dan Partai Demokrat tidak bisa mengusung calon secara mandiri, mereka harus bergabung dengan Partai Politik lainnya.

Jika berkaca dari Pilkada 2018, dimana PDIP berkolaborasi dengan Golkar, PPP dengan PD, PAN, dan PKB, sedangkan PKS dengan Gerindra. Maka Tahun 2024 kemungkinan akan ada beberapa yang akan terjadi.

Contoh: Jika Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode 2018-2023 Dony Ahmad Munir (PPP) dengan Erwan Setiawan (PD) bergabung kembali, masih dibutuhkan kursi, karena PPP (7) dan PD (2) sehingga baru ada 9 Kursi atau kurang 1 kursi lagi.

Baca Juga  Beda: Hari Jadi Sumedang dan Hari jadi Kabupaten Sumedang, Kenapa?

Tambahan kursi kekurangan 1 buah tersebut bisa saja diambil dari Partai Koalisi sebelumnya seperti PKB atau PAN. Namun sebagai Partai dengan Kursi lebih banyak, akankan mereka rela menyerahkan kursi Calon Wakil Bupati kepada Partai yang kursinya hanya 2. Ini akan menjadi Bargaining Politik yang sangat berat untuk Partai Demokrat.

Namun semuanya akan berubah, perjuangan partai Politik untuk dapat mencalonkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029 harus memperoleh Kursi sebanyak minimal 10 Kursi atau 20 Persen atau gabungan dengan partai lain hingga mencapai jumlah kursi tersebut.

Kalkulasi Gabungan Partai

Dengan komposisi tersebut, berikut kalkulasi yang bisa dilakukan untuk mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029. (Berdasarkan hasil Pileg 2019).

  1. PDIP, bisa sendirian atau menerima gabungan dengan partai lain baik dari Gerindra, PPP, PD, PKS, PKB, PAN, atau Golkar. Jika PDIP menerima gabungan dari yang lain, maka sudah ada 1 pasangan Calon dari PDIP sendiri. Jika sendirian saja sudah dapat 22 Persen, atau memenuhi syarat.
  2. Gerindra, bisa menggaet koalisi sebelumnya yakni PKS atau bisa bergabung dengan Golkar, PPP, PKB , atau PAN. Gerindra tidak bisa berdiri sendiri, sama seperti dengan PPP atau Golkar. Anggap Gerindra dengan PKB, maka akan ada satu Pasangan Calon lagi. Gerinda (7) dan PKB (6) sebanyak 13 Kursi atau mencapai 26 Persen.
  3. PPP bisa bergabung dengan cukup satu Partai terkecil kedua jumlah perolehan kursinya, misalnya dengan PAN. Maka PPP dan PAN bisa mencalonkan 1 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029. PPP sebanyak 7 Kursi, PAN sebanyak 4 Kursi sehingga mencapai 11 Kursi atau 22 Persen.
  4. Golkar bisa saja bergabung dengan PKS dan dapat mengusung satu pasangan calon juga. Golkar sebanyak 7 Kursi dan PKS sebanyak 6 Kursi sehingga ada 13 Kursi atau 26 Persen.
Baca Juga  Beda: Hari Jadi Sumedang dan Hari jadi Kabupaten Sumedang, Kenapa?

Dengan demikian, maka ada akan 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029 tanpa memperhitungkan keberadaan kursi dari Partai Demokrat. PD mau gabung dengan siapa saja, tidak mempengaruhi jumlah pasangan calon.

Persyaratan Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati dari Unsur Perseorangan

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016, Pasal 41 ayat 2 huruf c dan e, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024-2029 dari unsur perseorangan harus mendapatkan dukungan berupa sebanyak 7,5 Persen dari Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih atau jumlah pemilih dari Pemilu sebelumnya yang terdekat, yang jumlahnya dibawah 1 juta orang.

Walaupun jumlah penduduk Sumedang lebih dari 1,2 Juta namun jumlah Pemilih masih dibawah 1 juta pemilih sehingga mengikuti ketentuan huruf c pada aturan tersebut yakni 7,5 persen jumlah penduduk yang berhak dalam melakukan pemilihan.

Serta harus bersumber dari 50 persen Kecamatan yang ada.

Jika mengacu kepada jumlah pemilih di Sumedang pada 2018, sebanyak 864.168 orang, maka setidaknya harus mendapatkan dukungan sebanyak 65.813 orang yang biasanya dibuktikan dengan Foto Kopi KTP. Serta berada di sebanyak lebih dari 13 Kecamatan di Sumedang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi masyarakat dan bagi para calon, untuk berjuang mempersiapkan diri mencapai apa yang harus dilakukan.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *