Menyoal Status Roy Marhenda Yang Dalam Tahanan, Asep Sugian : Copot, Ganti!

Anggota DPRD Sumedang, Roy Marhenda menjadi Tersangka kasus penyiksaan terhadap anak dibawah umur.

JNC Sumedang – Anggota DPRD Sumedang Roy Marhenda (RM) dari Fraksi Golkar, sedang menghadapi kasus hukum diduga melakukan penganiayaan kepada anak dibawah umur.

Atas kejadian ini, RM menjadi tahanan polisi sebelum akhirnya diserahkan ke tahanan di Kantor Kejaksaan Sumedang.

Dikutip dari TiNewss.Com, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumedang, Didi Suhrwardi menyebutkan bahwa dirinya belum mengambil sikap atas kasus yang menimpa RM.

“Kami belum megambil Sikap terkait kasus RM, karena mengedapkan asas praduga tidak bersalah>

Atas sikap Dewan tersebut, tokoh masyarakat asal Cimanggung Sumedang, Asep Sugian, menyampaikan kritikan yang cukup tajam, namun terukur.

Kepada Media Asep menyebut bahwa DPRD itu digaji oleh Negara, oleh uang yang dibayar oleh Rakyat melalui Pajak.

Baca Juga  Jalin Kemitraan, Kapolres Sumedang Bagikan Paket Sembako Kepada Wartawan

“Mereka harusnya malu, makan uang rakyat, jika tidak jelas kinerjanya. Apalagi ini sudah sekian bulan yang lalau, kerja kagak, dapat gaji iya,” tambahnya dengan nada kesal.

Menurut Asep Sugian, Penggantian Antar Waktu (PAW) bukan barang haram. Karena dirinya meminta ketua DPD Golkar Sumedang, untuk segera melakukan pergantian anggota DPRD Sumedang tersebut,

“Seharusnya Roy Marhenda itu tidak mendapatkan fasilitas apapun. termasuk penghentian gaji-nya. Oleh karena itu, Saya berharap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sumedang segera menindaklanjuti kasus RM dan juga sejumlah dewan yang bekerja tidak maksimal,” terang Asep Sugian.

Menurutnya, jika anggota dewan sudah ditetapkan menjadi tersangka harus secepatnya diganti. Agar tidak mempengaruhi kinerja DPRD itu sendiri.

Baca Juga  Polres Sumedang Gencar Razia Miras Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1443 H

“Itu kan sudah ditahan, harusnya secepatnya diganti sehingga kinerja dewan terus berjalan dengan baik. Ini kan enak, walaupun sudah ditahan tapi tetap masih bisa menikmati gaji nya,” ungkapnya.

Asep juga mendorong, agar Golkar dari tingkat daerah hingga pusat harus bisa tegas dalam menyikapi kinerja dari kadernya.

“Harus tegas, jangan jadi lembek karena ada unsur kedekatan atau apapun itu. Jangankan di tingkat daerah, tingkat pusat juga harus bisa tegas menyikapi masalah yang terjadi di bawah,” paparnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *